Hukum Administrasi Negara

Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena karena pengaruh-pengaruh situasi kesejaraha tadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut al-Qur'an dan sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep negara kontingental yang dinamakan rechtsataat, negara hukum menurut konsep Anglo-saxon (rul of law), konsep sosialist legality, dan konsep negara hukum pancasila.

Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaran negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan tersebut kemudian diperkuat oleh Aristoteles, menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintaha yang berkonstitusi, yaitu: Pertama, pemerintaha dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan yang despotik. Aristoteles mengatakan, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.

Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) adalah sebagai berikut :

a.         Perlindungan hak-hak asasi manusia

b.        Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu

c.         Pemerintaha berdasarkan peraturan perundang-undangan

d.        Peradilan administrasi dalam perselisihan

Menurut Anglosakson kensep negara hukum (rule of law) dengan unsur-unsur :

1.        Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law) tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum.

2.        Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Ini berlaku untuk orang biasa maupun untuk pejabat.

3.        Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

a.         Sistem pemerintaha negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.

b.        Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan

c.         Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia

d.        Adanya pembagian kekuasaaan dalam negara

e.         Adanya pengawasan dari badan-badan pengadilan yang bebas daan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.

f.         Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah

g.        Adanya sistem perekonomian yang dapat meminjam pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut Sri Sumantri, tidak ada suatu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusi atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip negara hukum :

1.        Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum.

2.        Perlindungan hak-hak asasi.

3.        Pemerintah terikat pada hukum

4.        Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum itu di langgar.

5.        Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Setelah memaparkan konsep tentang negara hukum sekarang saya akan mencoba mendeskripsikan tentang indinesia sebagai negara hukum.

Indonesia adalah negara hukum namun dalam pelaksanaan hukum di indonesia justru berbeda dengan konsep-konsep tersebut diatas. Kondisi hukum indonesia kini justru sering mendapat kritikan dari masyarakat. Berbagai kritik muncul dalam setiap pelaksanaan hukum di indonesia. Bisa di bilang hukum di indonesia itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kebanyakan orang kini berpendapat bahwa hukum di indonesia dapat di beli deengan uang, mereka yang mempunyai jabatan, kekayaan dan kekuasaan dengan mudahnya dapat membeli hukum di indonesia.

Sebagai contoh kasus seorang yang yang mencuri sandal jepit langsung ditangkap dan di hukum seberat-beratnya. Berbeda dengan seorang koruptor yang telah mengambil uang negara bermilyar-milyar dapat bebas berkeliaran kemana-mana, sampai keluar negeripun dia bisa melakukannya dan saat team sepak bola kesukaannya tampil di stadion dia dengan bebas dapat mengikuti acara tersebut. Miris lagi penjara orang-orang biasa seperti pencuru ayam sangat berbeda dengan para koruptor tersebut. Si perncuri hanya berada dalam penjara yang suasananya sangat tidak enak, namun para koroptor tersebut justru dalam sebuah penjara yang dapat dibilang seperti rumah sendiri yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Pada saat pencuri itu terbukti bersalah dia langsung dipenjara sedangkan para koruptor dalam penyelesaian kasusnya sangat berbelit-belit, bahkan tidak selesai-selesai sampai-sampai muak jika membahas tentang para koruptor itu, yang saat akan diadili mengenai kasus yang meenimpanya para koriptor selalu banyak alasan-alasan yang muncul yang membuat proses hukum menjadi sangat lama dan tertunda. Seperti hanya sebuah sandiwara yang dilakukan oleh para penegak hukum dan para koruptor tersebut. Apakah ini adalah sebuah keadilan??? Dan ini sudah sesuai dengan konsep negara yang di cita-citakan??? Saya rasa ini sangat jauh berbeda dengan konsep negara hukum tersebut. Maka dari itu sebagai generasi penerus bangsa kita harus mencoba untuk memperbaiki hukum di indonesia yang terlanjur telah menyeleweng seperi sekarang ini.

Sebuah Kata-kata Untuk Seorang Teman

teman adalah sosok yang berarti bagiku
aku tak bisa apa-apa
tanpa mereka
teman slalu ada
saat diriku sedih dan tertawa
dan teman tak minta balas jasa
slalu mendukung dalam keadaan apapun
kita tertawa bersama
kita bercanda bersama
kita kumpul-kumpul bersama
sampai kita tak tahu waktu
namun kini teman seakan menjauh
karna ego yang terlalu besar
dan kurasakan dia berubah
saat dia temukan teman barunya
aku tak tahu apa yang terjadi padanya
semoga dia slalu sehat
dan dalam lindunganNya
maafkan aku teman
aku menyesali semuanya
kuharap kita bisa kembali
seperti dulu lagi
melewati bersama hari demi hari
sesuai kehendak Ilahi

Keagungan Allah swt

Tetes embun pagi
Membasahi dedaunan
Menyegarkan suasana di pagi hari
Menyejukkan jiwa yang sepi
Harum semerbak mawar
Tercium dengan hangat
Oleh sang kumbang
Kicau burung di langit
Menambah keindahan alam ini
Gunung-gunung menjulang tinggi ke angkasa
Padi-padi di sawah mulai menguning
Pertanda musim panen akan tiba
Derasnya aliran air sungai
Menggugah hati yang damai ini
Air yang jernih
Disertai lompatan ikan-ikan
Yang seakan ikut tertawa
Merasakan keindahan alam ini
Hatikupun ikut terpana
Dengan keagungan Tuhan
Yang telah menciptakan alam ini :) :)

#Lulu_Mokhammad

Jatuh dan Berusaha Bangkit

Kau buat aku terpesona
Hanya senyumanmu
Yang mampu melumpuhkanku
Tak ada yang lain sepertimu
Yang dapat merangkul hasrat dijiwaku

Dimata indahmu
Kulihat sesuatu yang berbeda
Bergejolak masuk kedalam hatiku
Namun apa maksud semua itu???
Wahai sang Ilahi Robbi
Berilah petunjuk pada hambaMu ini.....

#Lulu_Mokhammad

Sayang Kalian Selamanya, Ayah Dan Ibu

Tuhan....
Aku disini sendiri
Termenung dalam sepi
Seakan tak ada yang menghiasi
Aku mulai meniti puing-puing kehidupan
Di setiap hembusan nafas ini
Aku pasrah padaMu
Aku ikhlas dengan takdirMu
Aku hanya hambaMu
Yang mengharapkan petunjukMu
Dalam keheningan ini
Tak ada yang bisa kulakukan
Selain memohon padaMu
Tuhan...
Adakah secercah harapan
Untuk hambaMu ini
Agar mendapat ridho dariMu
Dalam setiap hari-hariku
Kuingin berbakti pada mereka
Yang telah dengan sabar menimangku
Membesarkankuu hingga saat ini
Jasa-jasa mereka
Tak mampu terbalaskan dengan apapun
Hanya do'a yang mampu kupanjatkan
Untuk kedua orang tuaku
Sampai akhir hidupku
Aku akan tetap sayang kalian
Ayah.... Ibu....
Aku rindu kalian...
I Love You Mom and Dad ....... :) :)

Ini Sebuah Kata-kata Untuk Seorang Kakak Yang Telah Tiada

Hati ini kini terpuruk
Teringat akan sosok yang begitu berarti
Sosok yang sebenarnya biasa-biasa saja
Namun mengandung makna yang tersimpan
Aku lemah
Aku tak berdaya
Pikiranku kacau tak tahu arah
Hati ini menangis
Merintih
Menahan rasa sakit atas kepergiannya
Mungkinkah dia akan kembali?????
Kurasa itu tidak mungkin...
Kurelakan dia tuk kembali padaMu
Karena ku tahu Engkau sangat menyayanginya...


 #_Alm.Dede_Hermawan_

Ijinkan Aku Tuhan

Kau datang padaku
saat jiwa ini mulai meragu
sosokmu yang lugu
mengantarku masuk dalam duniamu
entah apa yang terjadi padaku
kurasakan sesuatu yang berbeda
saat bersamamu
hati dan jiwaku
tak mampu melukiskan itu
dalam bait-bait kata apapun
akankah kau jadi raja di hatiku????
kuharap Tuhan mendengar do'aku
dalam setiap ketenangan dijiwaku
tak ada yang mampu kulakukan
selain berdo'a pada Ilahi Robbi
karena cinta di hati ini
tetap tinggal dalam diamku
karena aku percaya
jika kau tercipta untukku
pasti Robbku akan menyatukanku dan dirimu
dalam ikatan yang diridhoi oleh Robbku


#Lulu_Mokhammad

Sekedar Kata-kata

Lambaian tanganmu
sUngguh memikat hati
meLihat wajahmu
membUatku jatuh hati

Namun semua itu
Adalah karunia Ilahi
Dari matamu tersirat sebuah kata
Zikir dan do'a menjadikanmu lebih bercahaya
Itu semua yang membuat dirimu bermakna
Rahasia ALLAH tersimpan dalam hatimu
Orang-orangpun tak satupun yang tahu
Hatimulah yang dapat menjawwab semua Itu


 #Lulu_Mokhammad

Tentang Mahram

1. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Allah menciptakan segala sesuatu di alam ini berpasang-pasangan. Siang berpasangan dengan malam, negatif berpasangan dengan positif, jantan berpasangan dengan betina, laki-laki berpasangan dengan perempuan. Allah berfirman dalam surat Adz-dhariyat : 49 yang artinya,

“Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Akan tetapi berpasang-pasangan manusia laki-laki dengan perempuan berbeda cara dan aturannya dengan binatang dan benda-benda lainnya.

Tentang cara aturan berpasang-pasangan atau perjodohan antara laki-laki dengan perempuan, Allah tentukan dengan cara perkawinan islam dalam agama islam yang mempunyai syarat, rukun, dan batas-batasnya tersendiri. Dalam perkawinan islam yang termasuk dalam penjelasan batas-batasnya, salah satunya adalah Muhram/mahram nikah atau siapa-siapa saja yang haram untuk dinikahi. Jadi, dalam makalah ini akan membahas tentang mahram nikah di dalam hukum perkawinan islam.

2. Rumusan masalah

Penulis akan membahas tentang mahram nikah dalam hukum perkawina islam dengan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apa itu Mahram nikah?
2. Apa dasar hukum mahram nikah?
3. Apa saja pembagiannya dan siapa saja yang termasuk dalam mahram nikah tersebut?
4. Apa dampak hukumnya?

3. Metodologi penulisan

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penulis menggunakan metode tinjauan pustaka agar jawaban yang di dapatkan benar/valid.

4. Tujuan penulis

Dalam penulisan ini, bertujuan agar dapat mengetahui secara jelas tentang pembahasan mahram nikah atau siapa-siapa saja yang haram untuk dinikahi dalam hukum perkawinan islam seperti yang telah dirumuskan di dalam rumusan permasalahan.

2. PEMBAHASAN

1. Pengertian Mahram

Pengertian mahram dalam ilmu fiqih adalah kata “mahram” berasal dari bahasa arab yang berarti “yang dilarang/yang terlarang”, sesuatu yang dilarang/terlarang, maksudnya adalah wanita yang terlarang mengawininya.¹

2. Dasar hukum mahram nikah

Dasar hukum mahram nikah ini adalah dalil Al-qur’an yang terdapat dalam surat An-nisa, ayat 22-24.

Artinya :

22. “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

24. kamu miliki Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-nisa : 22-24)

Dalam tiga ayat diatas Allah SWT menyebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Dengan mencermati firman Allah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tahrim  pengharaman ini terbagi dua:

1. Tahrim Muabbad (pengharaman yang berlaku selama-lamanya), yaitu seorang perempuan tidak boleh dinikahi selama-lamanya, yang termasuk kedalam tahrim muabbat ini, ² yaitu:

• terlarang karena nasab,
• mushaharah, dan
• radlaa’ah.

2. Tahrim Muaqqat (pengharaman yang bersifat sementara), jika nanti keadaan berubah, gugurlah tahrim itu dan menjadi halal.

3. Pembagian serta klasifikasi mahram nikah

Dari kesimpulan dalil Al-qur’an surat An-nisa :22-24, bahwasanya pengharaman terhadap perempuan-perempuan yg haram untuk dinikahi itu ada dua penyebab atau dua pembagian, yaitu:

1. Mahram Muabbad

Mahram muabbad ialah perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi sepanjang masa yang bersifat selama-lamanya.³

Penyebab keharamannya ini di karenakan 3 hal, yaitu:

1. Haram karena Nasab

Keharaman ini tercantum dalam firman Allah surat An-nisa, ayat 23,⁴ yang artinya:

”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anakmu yang perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”. (Q.S. An-Nisa:23)

Wanita yang diharamkan menurut ayat di atas adalah:

1. Ibu-ibu, maksudnya ialah ibu kandung, ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan seterusnya sampai ke atas.
2. Anak-anak yang perempuan, maksudnya anak-anak perempuan, cucu-cucu yang perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara-saudara perempuan, maksudnya saudara-saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu.
4. Saudara-saudara ayah yang perempuan, termasuk juga di dalamnya saudara kakek yang perempuan.
5. Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk juga di dalamnya saudara nenek yang perempuan.
6. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, maksudnya saudara-saudara laki-laki yang sekandung, seayah atau seibu.
7. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan, maksudnya saudara-saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.

Mengenai anak-anak perempuan dari saudara-saudara ayah dan saudara-saudara ibu yang perempuan ataupun yang laki-laki termasuk yang halal dikawini, karena termasuk dalam firman Allah surat An-nisa: 24,⁵ yang artinya:

“...dan dihalalkan bagimu wanita-wanita yang selain itu...”(Q.S. an-nisa:24)

2. Haram karena mengawini seorang wanita (mushaharah)

Yang haram karena mushaharah ini, yaitu:

1. Ibu tiri atau bekas isteri ayah

Dasar hukumnya adalah firman Allah :

“janganlah kamu kawini wanita yang telah dikawini oleh ayahmu...” (Q.S. An-nisa:22).

2. Bekas istri anak

Dasar hukumnya adalah firman Allah :

“...dan (bekas) istri-istri anak kandungmu”. (Q.S. An-nisa:23)

3. Anak-anak tiri perempuan yang ibunya sudah digauli

Anak-anak tiri, ialah anak-anak perempuan dari anak perempuan tirinya, cucu perempuannya, dan terus ke bawah, karena mereka termasuk dalam pengertian anak perempuan dari istrinya.⁶ Dasarnya adalah firman Allah:

“...dan anak-anak isteri (anak tiri)mu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika belum kamu campuri isterimu itu(dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya...”.(Q.S. An-nisa: 23)

4. Ibu dari isteri-isterimu (mertua)

Termasuk di dalam ibu dari mertua, ibu dari mertua laki-lakidan seterusnya ke atas. Dasar hukumnya ialah firman Allah:

“...Ibu dari isteri-isterimu”. (Q.S. An-nisa: 23)

3. Haram karena sesusuan(radhla’ah)

1. Dasar hukum

Firman Allah :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu, anak perempuan, saudara perempuanmu, saudar perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki anak perempuanmu dari saudara perempuan, ibu yang menyusukanmu dan saudara perempuan dari sesusuanmu...”. (Q.S. An-nisa:23)

Berdasarkan ayat di atas, maka yang teramasuk mahram sesusuan ialah:

• Ibu-susu, karena ia telah menyusuinya, maka dianggap sebagai ibu dari yang menyusu.
• Ibu dari yang menyusui, sebab ia merupakan neneknya.
• Ibu dari bapak-susunya, karena ia merupakan neneknya juga.
• Saudara perempuan dari ibu-susunya, karena menjadi bibi-susunya.
• Saudara perempuan bapak-susunya, karena menjadi bibi-susunya.
• Cucu perempuan ibu-susunya, karena mereka menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan sesusuan dengannya.
• Saudara perempuan sesusuan baik yang sebapak atau seibu atau sekandung.tert

2. Sesusuan yang mengharamkan

Imam malik beserta murid-muridnya beliau berpendapat bahwa pada hakekatnya tidak ada batas tertentu dari sesusuan yang mengharamkan.⁷ sesusuan yang mengharamkan ialah yang dilakukan dalam waktu tertentu.

Jika ia baru menyusu sekali atau dua kali, hal ini tidak menyebabkan haramnya kawin, karena bukan disebut menyusu dan tidak pula bisa mengenyangkan. Sesuai dengan sabda Rasullullah yang artinya adalah:

“tidak mengharamkan satu kali hisapan dan tidak (pula) dua kali hisapan”. (H.R. Jama’ah kecuali Bukhari)

Berbeda dengan pendapat imam abu hanifah, ia berpendapat bahwa semua macam hisapan akan mengharamkan.⁸ Ahli dhahir memberi batas dengan tiga kali hisapan.⁹

Untuk kepastian hukum perlu ditetapkan jumlah hisapan bayi yang disusuinya, yang menyebabkan larangan perkawinan. Dalam hal ini imam syafi’i menetapakan lima kali hisapan susuan yang mengharamkan.¹⁰ Berdasarkan hadis nabi yang artinya :

“Dari Aisyah R.A. ia berkata: dahulu di antara (ayat-ayat) al-qur’an yang diturunkan (terdapat kata-kata) sepuluh susuan, kemudian kata tersebut dinasakhkan dengan kata-kata lima kali hisapan yang diketahui, lalu Rasullullah wafat, sedangkan kata-kata itu termasuk dalam Al-qur’an yang dibaca”. (H.R. Muslim, Abu daud, dan An nasaai)

Sedangkan ada pendapat abu ubaid, abu tsur, daud adh-dhahiri, ibn munzir dan sebuah riwayat dari ahmad. Yang menyatakan bahwa susuan yang mengharamkan itu cup denga tiga kali menyusu atau lebih, sebagai mana hadis nabi yang arti nya:¹¹

“Tidaklah mengharamkan karena sekali atau dua kali susuan”

Keterangan ini dengan jelas menyebutkan susuan yang kurang dari tiga kali tidak mengharamkan dan apabila lebih dari tiga kali susuan baru dinyatakan mengharamkan.

3. Air susu campuran

Menurut Hanafiah: air susu yang bercampur dengan benda atau cairan lain tidak mengharamkan, sedangkan syafi’iyah dan sebagian pengikut malik mengharamkan.¹²

4. Masa menyusu

Para ahli fikih sepakat bahwa menyusui seorang anak adalah dua tahun, bagi orrang-orang yang ingin menyempurnakan susuan anaknya. Allah berfirman yang artinya:

“dan ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya dua tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuannya.”(Al-baqarah:233)

5. Persaksian atas penyusuan

Para ahli fiqih sepakat bahwa diperlukan adanyan saksi yang menyaksikan, berbeda pendapat para ahli dalam hal penetapan jumlah minimum saksi yang diperlukan. ¹³

Karena persaksian penyusuan dapat disamakan dengan persaksian muamalat, maka jumlah saksi minimumnya sama dengan persaksian muamalat, berdasarkan firman Allah: “... dan persaksikanlah olehmu dua orang saksi laki-laki di antara kamu, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perampuan...” (Q.S. Al-baqarah:282)

Imam syafi’i membolehkan persaksian susuan itu dilakukan oleh empat orang perempuan sebagai ganti dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perampuan.¹⁴

2. Mahram Muwaqqat

Yang dimaksud dengan “tahrim muwaqqat” ialah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja dan ada sebab yang mengharamkannya, jika sebab itu hilang maka perkawinannya boleh dilaksanakan.¹⁵

Mahram muwaqqad ada yang muttafaq alaihi(yang disepakati oleh para ulama) dan ada yang mukhtalaf alaihi(yang diperselisihkan oleh ulama).

1. Tahrim muwaqqat yang di sepakat ulama ialah:

1. Karena mengumpulkan

Dilarang mengumpulkan dua orang wanita yang ada hubungan mahram . termasuk di dalamnya mengumpulkan dua orang wanita yang bersaudara, ialah saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu ataupun saudara sesusuan.¹⁶ Berdasarkan firman Allah:

“...diharamkan kamu mengumpul dua orang wanita yang bersaudara kecuali apa yang telah terdahulu...”(Q.S. An-nisaa:23)

2. Karena terikat dengan hak orang lain

Diharamkan bagi orang islam mengawini istri orang lain atau bekas istri orang lain yangsedang iddah karena memperhatikan hak suaminya.¹⁷

Seorang wanita yang terikat oleh hak orang lain, adakalanya disebabkan oleh perkawinan dan adakalanya terikat oleh hak bekas suaminya, seperti istri yang dalam masa iddah. Dasar hukum tentang disebabkan oleh perkawinan adalah:

“kamu miliki Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu....” (Q.S. an- nisaa:24)

Mengenai larangan mengawini wanita yang dalam masa iddah makudnya adalah wanita yang dalam masa iddah. Dasar hukumnya ialah:

“Wanita-wanita yang ditalaq hendaknya menahan dirinya tiga kali quru’...” (Q.S. al-baqarah: 228)

3. Wanita-wanita orang musyrik

Sepakat para ahli fiqih bahwa haram hukumnya laki-laki atau perempuan yang beragama islam mengawini laki-laki atau wanita yang musrik. Berdasarkan firman Allah:

“janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita-wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan (wanita-wanita mukmin) dengan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya...” (Q.S. al-baqarah-221)

4. Wanita yang telah dicerai tiga kali

Wanita yang telah dicerai oleh suaminya tiga kali, haram dinikahi lagi oleh bekas suaminya itu, kecuali jika bekas istrintelah kawin dengan orang lain dengan perkawinan yang sah, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnya, baru bisa suami pertama mengawininya kembali dengan perkawinan yang baru dan mahar yang baru. Dasar hukumnya adalah:

“kemudian jika suami mentalaqnya(setelah talaq yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sampai ia kawin lagi dengan suaminya yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah...” (Q.S. Al-baqarah: 230)

5. Mengawini lebih dari empat wanita

Diharamkan seorang laki-laki menikahi lebih dari empat orang wanita, karena seorang laki-laki tidak dibolehkan mempunyai istri lebih dari empat. Berdasarkan firman Allah:

“dan jika kamu takut tidak akan dapat (hak-hak) perempuan-perempuan yang yatim (bilamana mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita(lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil , maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. an-nisaa: 3)

2. Tahrim muwaqqat yang diperselisihkan ulama ialah:

1. Orang yang sedang ihram

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal ini, menurut imam malik dan imam syafi’i diharamkan orang-orang yang sedang ihram melaksanakannya, sedangkan imam abu hanifah membolehkannya.

Kalau dilihat dari segi haji sebagai ibadah dan dalam ibadah diperlukan adanya niat yang tidak putus-putusnya dilakukan selama melaksanakan ibadah itu, maka melaksanakan paerkawinan bagi orang yang sedang ihram akan merusak niat ibadah hajinya. Karena itu untuk beramal, maka pendapat imam syafi’i dan imam malik lebih mungkin diamalkan.¹⁸

2. Orang pezina

Yang dimaksud dengan “orang pezina” ialah orang yang biasa melakukan perzinaan, baik laki-laki atau perempuan, dan belum ada niat untuk menghentikan perbuatan zina itu.

Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, terkecuali sesudah mereka taubat.¹⁹

3. Dan lain-lain

Yang dimaksud dengan lain-lain disini ialah maksalah-maksalah wanita yang skit berat, wanita yang dicerai karena li’an, zihar, dan ila’.²⁰

4. Dampak hukum

1. Haram

Dampak hukum mahram ini, jika seorang lelaki menikahi perempuan-perempuan yang haram baginya, dampak hukum yang muncul adalah mutlak haram dan harus diceraikan, karena perempuan yang dinikahinya berstatus haram baginya, baik itu untuk selamanya maupun semantara, sebagaimana yang telah dijelaskan keharamannya di dalam Q.S. An-nisa: 22-24.

2. Perceraian

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian.²¹

Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah.

Dalam kasus mahram ini, jika terjadinya perkawinan yang semahram, maka harus diceraikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya:

“Aku telah menikahi seorang wanita. Lalu datanglah seorang wanita berkulit hitam kepada kami dan berkata, “Aku telah menyusui kalian berdua.” Lalu aku mendatangi Nabi a dan berkata, “Aku telah menikahi Fulanah binti fulan. Lalu datanglah seorang wanita berkulit hitam kepada kami dan berkata, “Aku telah menyusui kalian berdua,” padahal ia dusta.” Kemudian Nabi a berpaling dariku. Lalu aku datang kembali ke hadapan beliau dan berkata, “Sesungguhnya ia dusta.” Nabi a bersabda, “Bagimana engkau menggauli isterimu, sementara wanita berkulit hitam tersebut telah mengaku menyusui kalian berdua? Tinggalkanlah ia darimu.”²²

Dan dalam pemutusan perkawinan yang melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami dan istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusnya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Dampak-dampaknya ialah:

1. Dampak terhadap hubungan suami-istri

Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan/perceraian

Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b. serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri itu sedang hamil atau tidak. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah, karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah.

2. Dampak terhadap anak

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami-istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

3. Dampak terhadap harta bersama

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.

Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata “Diatur”, tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada “Hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

1. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
3. Atau hukum-hukum lainnya.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan.

Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.²³

4. Dampak terhadap nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi :

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.

3. KESIMPULAN

Istilah mahram adalah istilah yang terdapat di dalam bab fiqih nikah. Berasal dari kata haram yang artinya tidak boleh atau terlarang. Dari asal kata ini kemudian terbentuk istilah mahram, yang pengertiannya wanita atau laki-laki yang haram untuk dinikahi.

Dalam ajaran Islam ada ketentuan hukum bahwa tidak setiap pasang laki-laki dan perempuan boleh dan syah melangsungkan pernikahan, karena sebab-sebab tertentu mereka haram menjalin akad pernikahan. Laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi disebut mahram.

Secara garis besar larangan-larangan perkawinan dalam Syara’ itu dibagi dua, yaitu; Keharaman yang bersifat Abadi (Tahrim Mu’abbad), dan keharaman yang bersifat sementara (Tahrim Mu’aqqat).

Pernikahan adalah salah satu hal sacral dalam kehidupan manusia, karena menyangkut hidup kita dengan orang lain, baik kaitannya secara kepentingan dengan Allah maupun dengan manusia lainnya, Hidup bersama orang yang tepat secara syar’i berarti telah menjauhkan kita dari perbuatan hina dalam pandangan Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Mukhtar, Kamal(1974). asas-asas hukum islam tentang perkawinan. Jakarta:Bulan Bintang.

Sabiq, Sayyid(1997). Fikih Sunnah (jilid 6),cet. 14. Bandung: P.T. Al ma’arif.

Sabiq, Sayyid(1997). Fikih Sunnah (jilid 2),cet. 14. Bandung: P.T. Al ma’arif.

Al jaza’iri, Abdurrahman.kitabul fiqh ‘ala madzahibil arba’ah (jilid ke-4),cet.Ke1

Rusyd, Ibnu(1950). bidayatul mujtahid (jilid 2), cet. Ke-2.

http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/07/mahram-nikah-kajian-ilmu-piqih.html